Apa Makna IPK Tinggi? (Sebuah Autokritik)

Kita sebentar lagi akan lulus, maka seharusnya kita menganggap pendidikan yang kita jalani selama ini sebagai sebuah pengalaman yang menyenangkan, terutama apabila kita adalah lulusan terbaik di angkatan kita ataupun paling tidak di kelas atau komunitas bergaul kita. Namun mari renungkan, apakah dengan menyandang lulusan dengan nilai terbaik maka secara otomatis kita lebih pintar dibandingkan dengan teman teman kita yang—katakanlah—nilainya tidak lebih baik dari kita. Sekali-kali tidak. Bagi penulis, makna nilai terbaik itu hanyalah terbaik dalam hal melakukan apa yang diperintahkan kepada kita dan terbaik dalam mematuhi sistem yang ada. Jika kita saling membandingkan pencapaian kita lewat indikator nilai yakni IP atau IPK, maka yang IP atau IPKnya lebih tinggi tidak berarti lebih pintar dari yang lain. Secara sederhananya dapat dikatakan bahwa yang mencapai nilai lebih baik tersebut hanya lebih patuh dalam sistem.

Ketika kelak pendidikan kita telah selesai maka harus kita sadari bahwa periode indoktrinasi kita telah selesai. Setelah kelulusan nanti maka kita akan dilepas ke dunia kerja dengan penuh kegamangan mengenai apa yang akan kita lakukan dalam bekerja. Lebih lebih lagi kegamangan kita akan bertambah ketika harus menunggu sampai beberapa waktu lamanya untuk sampai waktu yang tepat—menurut Kemenkeu—untuk penempatan kita.

Namun demikian kita perlu melakukan kontemplasi untuk kembali menyadari bahwa kita adalah manusia, dilahirkan untuk berpikir, mencari pengalaman hidup—bukan hanya pekerja. Menjadi pekerja artinya kita akan terjebak dalam pengulangan, menjadi seorang budak di dalam sistem yang mengurung diri kita. Jika demikian adanya, analog dengan pendapat penulis di awal tulisan ini maka mahasiswa-mahasiwa yang meraih nilai terbaik telah menunjukkan bahwa ia adalah budak terpintar. Mahasiswa yang mendapat predikat lebih baik dari yang lainnya bermakna bahwa ia adalah budak yang lebih pintar dari yang lainnya.

Sampai disini kita baru membahas tentang makna sebagai yang terbaik, belum menyentuh tentang content dan pola pendidikan yang kita jalani. Izinkan saya menggunakan analogi komputer sebagai cara kerja berpikir kita. Mayoritas materi kuliah yang kita konsumsi dan pola ujian yang kita terima mengarahkan kita menjadi memory storage bukan sebagai processor ataupun CPU seutuhnya. Kita tak bisa menyangkal bahwa kita seakan-akan dipaksa untuk menghafal seabrek materi kuliah dan bahkan tanpa memahami apa maksudnya. Lalu apakah semuanya itu ditempatkan di long term memory? Tidak juga. Coba saja mengingat apa yang kita pelajari di mata kuliah Pengetahuan Indentifikasi Barang tingkat I semester 1.

Lalu kemudian atas kemampuan storage kita tersebut dilakukan penilaian siapa yang terbaik. Layakkah yang terbaik atau yang lebih baik dianggap sebagai terpintar atau lebih pintar? Sekali-kali tidak. Yang terbaik berarti yang memory storage-nya kuat bukan processor-nya yang andal. Apakah manusia dididik hanya sebatas menjadi storage atau menjadi CPU seutuhnya? Atau lebih sempitnya lagi, dunia kerja justru membutuhkan daya kreativitas kita untuk memecahkan setumpuk masalah bukan sebatas kepatuhan belaka apalagi hanya mengandalkan memory storage.

Secara umum, menjadi mahasiswa akan memberi kita dua dari tiga pilihan untuk dikerjakan dalam menjalani day by day perkuliahan. Pilihan tersebut adalah nilai baik, kesehatan, atau hobi/pergaulan. Ketiga-tiganya tidak bisa berjalan sekaligus, melainkan hanya dua. Sebagai contoh, seorang aktivis kemahasiswaan yang hidupnya sehat dengan jam tidur teratur akan sulit mendapatkan nilai yang baik di kampus. Demikian juga mahasiswa yang mendapat nilai baik dibarengi dengan kesehatan dan jam tidur yang teratur biasanya harus merelakan aktivitas sosial pergaulan dan hobi. Jarang sekali yang mempu menyandingkan ketiganya.

Penulis mengamati bahwa mahasiswa yang mendapat nilai terbaik berarti melakukan apa yang diperintahkan kepadanya secara ekstrim baik. Di saat mahasiswa lain duduk melamun ataupun tertidur di kelas, mahasiswa terbaik akan duduk membuat catatan dan menjadi pengikut ujian yang terhebat. Saat mahasiswa lain masuk ke kelas dan menyadari belum menyelesaikan tugasnya, mahasiswa terbaik sendiri tidak akan pernah lalai mengerjakan tugasnya. Saat mahasiswa lain sibuk berbicara tentang jam jam bermain futsal dan update game terbaru, maka mahasiswa terbaik akan mulai mempersiapkan dirinya untuk ujian ujian berikutnya. Mahasiswa lain mungkin sudah terlarut dengan hobinya tetapi mahasiswa terbaik bahkan akan sulit menyadari apa hobinya.

Lalu pertanyaannya kemudian adalah apakah pantas mahasiswa terbaik tersebut menyandang predikat sebagai mahasiswa terbaik? Tentu saja sangat pantas sebagai reward atas kerja kerasnya yang luar biasa. Namun apakah yang akan didapatkan kemudian? Predikat menjadi mahasiswa terbaik apakah menjamin kesuksesan setelah meninggalkan institusi pendidikan? Atau bahkan penyandang mahasiswa terbaik akan justru tersesat dalam hidupnya? Tidak ada jawaban yang benar-benar memuaskan akan hal tersebut kecuali kegamangan yang kembali muncul.

Ketika Ketua Umum KBMC terpilih untuk periode 2012 2013 memilih penulis mendampinginya sebagai wakil, kami sempat terlibat diskusi mengenai apa pentingnya penghargaan bagi IP tertinggi dan kenaikan IP tertinggi. Namun apa daya, sekalipun penulis berpendapat penghargaan tersebut dihapuskan, dalam praktiknya tidak bisa. Menurut hemat penulis, memberikan penghargaan bagi mahasiswa haruslah dengan penilaian utuh, tidak sebatas akademis tetapi juga aspek lain seperti kepribadian, pergaulan, keaktifan dalam kegiatan mahasiswa dan mentalitas. Wajar juga ide penulis ditolak karena ukuran ukuran terhadap substansi tersebut sangat kualitatif, hanya IPK-lah yang bisa terukur secara jelas. Tetapi dengan memberi reward demikian, maka kita secara kelembagaan juga mengakui dan mendorong mahasiswa untuk menjadi “pengejar IP”.

Tapi bukankah dalam dunia pendidikan kita lazim terdengar tiga buah doktrin berikut ini? Pertama, lakukan apa yang diperintahkan. Kedua, percayalah apa yang diajarkan. Ketiga, jangan menyimpang dari textbook. Textbook dalam konteks pendidikan kita termasuk juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam Haluan edisi I, lewat opini berjudul “Feodalisme dan Antikritik Apakah Masih Relevan?” penulis mengkritik tentang tidak adanya ruang untuk kritis terhadap aturan. Harus patuh dan terus patuh.

Buruknya lagi, dalam pendidikan yang kita ikuti selama ini hanya membahas sebatas bagaimana menangani akibat dari suatu masalah atau bagaimana menjadi budak yang bekerja secara lebih efisien, belum membahas penyebab masalah.

Penulis berani menyampaikan pendapat ini bukan bermaksud mengkritik orang lain tetapi lebih sebagai otokritik terhadap diri sendiri. Setelah melakukan kontemplasi atas apa yang penulis lakukan selama ini, tibalah pada sebuah kesimpulan bahwa penulis juga termasuk budak yang dimaksud pada tulisan ini. Penulis pun kehilangan waktu waktu berkualitas untuk melakukan hobi demi melaksanakan tuntutan menjadi manusia memory storgage. Namun tentu saja segala sesuatu memiliki dua sisi paradoks. Membina sebuah generasi/angkatan menjadi orang yang patuh mengikuti sistem ada baiknya (bagi orang-orang tertentu) dan juga ada sisi buruknya (bagi orang-orang yang lain).

Mestakung Solusi Macet Jakarta

Konsep mestakung (alam semesta mendukung) dipopulerkan oleh Prof Yohannes Surya, fisikawan yang membina Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI). Dibawah bimbingan beliau, banyak sekali prestasi yang telah diraih oleh TOFI di berbagai level, mulai dari Asian Physics Olimpiad (APhO) hingga International Physics Olimpiad (IPhO) dengan raihan mulai dari perunggu, perak, emas dan Absolute Winner. Capaian ini sangat luar biasa dan membuat Indonesia sangat disegani karena tidak kalah dengan siswa dari negara-negara maju seperti Eropa, Amerika Serikat, China, dll. Menjadi lebih luar biasa karena Prof Yo, demikian biasa ia dipanggil, membuktikan bahwa kunci pencapaian sukses ini adalah pembinaan dan tidak melihat apakah calon peserta olimpiade harus dari sekolah-sekolah bertaraf internasional dari kota-kota besar. Prof Yo juga merekrut dari daerah-daerah terpencil untuk ditempa menjadi andalan di tim olimpiade ini. Bahkan Prof Yo pernah merekrut dari Papua seorang siswa SD yang akan dibina di tim olimpiade ini padahal siswa tersebut keliru menjawab penjumlahan ½ ditambah 1/3 dengan menjawab 1/5.

Prof Yo telah membuka rahasia dibalik kesuksesannya membimbing anak-anak didiknya di TOFI lewat buku Mestakung (alam semesta mendukung). Bahkan konsep mestakung ini telah diangkat ke layar lebar yang dibintangi oleh budayawan kondang, Sudjiwotedjo. Prinsip mestakung adalah bahwa usaha yang kita lakukan harus sampai pada titik paling maksimal sehingga pada titik itu alam semesta/lingkungan kita turut bergerak menyalurkan “energi”-nya untuk pencapaian tujuan dari usaha kita. Secara rinci dan ilmiahnya ada di publikasi Prof Yo.

 

Konsep mestakung ini sering berkecamuk dalam pikiran saya ketika sedang berada di tengah-tengah macetnya Jakarta. Di tengah rasa jenuh menunggu “antrian” macet di jalanan yang panas, pengap, dan penuh dengan asap knalpot serta rasa jengkel ketika melihat minimnya disiplin berkendara dari pengguna jalan, sering kali pula pejabat pemerintah melintas dengan sirine vorrijder dan sirine polisi memaksa memecah kemacetan. Tidak jarang pula saya mendengar masyarakat mengumpat dan ingin marah ketika mobil mobil plat merah dari para pejabat ini melintas. Budayawan Sudjiwotedjo bahkan pernah berkicau di akun twitternya bahwa sirine polisi di jalan raya itu lebih mirip suara babi, dengan arogan ingin mengatan bahwa gue penguasa, elo rakyat, minggir. Rasanya ada banyak orang yang merasa terwakili dengan kekesalan Sudjiwotedjo ini.

Penasaran dengan alasan penggunaan vorrijder dan sirine polisi ini, saya pun berusaha mencari tahu. Saya pun akhirnya menemukan suatu kesimpulan bahwa hal itu terjadi karena pejabat terburu-buru untuk agenda-agenda negara yang penting dan tidak boleh terlambat. Joko Widodo pun yang katanya menolak penggunaan vorrijder, memberikan pengecualian bila agendanya adalah pertemuan dengan kepala negara atau tamu-tamu negara asing. Artinya demi kepentingan agenda (pejabat) negara, masyarakat pengguna jalan haruslah mengalah dan memberi jalan.

Pada suatu senja ketika duduk menunggu redanya hujan di halte transjakarta di sekitaran Tebet, Jakarta Selatan akhirnya saya terinspirasi menggunakan konsep mestakung dalan menangani macetnya ibukota ini. Ketika itu daerah Tebet sedang macet parah di jam pulang kantor dan melintaslah iring-iringan pejabat plat merah dikawal polisi dan vorrijder sehingga pengguna jalan harus menepi. Dari platnya saya tahu bahwa yang melintas adalah pejabat setingkat menteri. Saya berasumsi saja semoga pejabat yang melintas benar-benar sedang menjalankan agenda negara, bukan sedang pulang ke rumahnya di Cibubur, mungkin. Terbersit di pikiran saya, selama pejabat negara masih tetap menggunakan vorrijder ataupun sirine polisi untuk memecah macetnya Jakarta, beliau-beliau tersebut tidak akan pernah sampai pada titik maksimal (mestakung) dalam memikirkan solusi macetnya Jakarta. Pejabat ini tidak akan bisa menggunakan daya pikirnya hingga titik maksimal dan berada pada kondisi alam semesta mendukung dalam mencari solusinya.

Saya pun membayangkan seandainya semua pejabat negara diwajibkan naik angkutan umum ataupun paling tidak vorrijder dilarang penggunaannya. Akan banyak sekali agenda (pejabat) negara yang kacau dan pertemuan-pertemuan yang tidak on time. Bahkan jika itu terkait dengan pertemuan-pertemuan dengan investor-investor asing, misalnya, bisa aja pembicaraan rencana investasi akan dibatalkan. Konsekuensinya tentu saja adalah kerugian besar yang harus kita tanggung akibat pembatalan investasi ini. Hal ini tentu hanya contoh kecil saja dari begitu banyak agenda negara yang memiliki limit waktu dan agenda negara yang eksekusinya sangat peka waktu.

Apa yang saya bayangkan kemudian berlanjut pada suatu situasi dimana para pejabat negara dipaksa untuk memobilisasi daya pikirnya untuk mencapai titik dimana mestakung terjadi dalam mencari solusi kemacetan Jakarta. Akhirnya akan tibalah kita pada titik dimana terjadi sinergi antara daya pikir pejabat negara, kita dan alam semesta untuk mencari solusi macet Jakarta. Bayangkan jika anggota DPR diharuskan naik busway kegedung DPR dan atau menteri kabinet Indonesia Bersatu diwajibkan naik bus dari rumah elit mereka di daerah Cibubur ke kantor-kantor di Jakarta. Layanan busway dan bus lain akan dipaksa meningkat dari sisi kuantitas dan utamanya adalah kualitas. Jika pejabat negara tidak merasakan rill-nya kemacetan yang dialami masyarakat maka kebijakan yang diambil sebagai solusi pun tidaklah memecahkan masalah.

Saya sih sudah sangat jenuh dengan macetnya Jakarta. Bagaimana dengan anda?